Hindari Potensi Terjadinya Kerumunan, BPTJ Himbau Warga Jabodetabek Tidak Mudik Lokal

Jakarta, Otomotif1.com – Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jabodetabek tampaknya akan menimbulkan polemik bagi para pemangku kekuasaan di wilayah Jabodetabek. Bagaimana tidak? Tradisi mudik bagi masyarakat sudah menjadi tradisi setiap tahun jelang Idul Fitri 1441H.

Himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik saat perayaan Idul Fitri 1441H pun dilakukan secara intens melalui berbagai media dan  portal informasi lainnya. Longgarnya kebijakan PSBB menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin mudik agar bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara dan kerabat di kampong halaman.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun turut menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan mudik lokal di wilayah Jabodetabek saat perayaan Idul Fitri bagi umat muslim.

Kepala BPTJ, Polana Banguningsih Pramesti, mengatakan kegiatan mudik lokal atau silaturahmi dengan keluarga dan kerabat dapat menimbulkan kerumunan yang berpotensi mempercepat penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan Polana dalam forum diskusi yang diselenggarakan Institut Studi Transportasi (INSTRAN) pada Rabu (6/5) melalui aplikasi Zoom, dengan tema ‘Antisipasi Menghadapi Mudik Lokal Lebaran/Idul Fitri 1441H Lintas Wilayah Jabodetabek’ menjelaskan, BPTJ berupaya untuk menerapkan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Selain itu, terdapat sejumlah peraturan kepala daerah di wilayah Jabodetabek terkait dengan implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dalam penyusunannya sudah dipadukan dengan permenhub,” papar Polana.

INSTRAN berpendapat, kunci untuk mengantisipasi mudik lokal lintas wilayah di Jabodetabek ini  ada pada pemerintah daerah masing-masing. Oleh karena itu, Gugus Tugas Covid-19 di masing–masing pemerintah daerah di Jabodetabek harus memiliki ketegasan untuk meminta masyarakat tidak melakukan mudik lokal atau silaturahmi fisik pada Hari Raya Idul Fitri.

“Ketegasan tersebut harus disosialisasikan mulai saat ini kepada seluruh masyarakat di penjuru Jabodetabek. Sosialiasi yang dilakukan akan lebih efektif tentunya apabila melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh keagamaan,” tegas Darmaningtyas selaku Ketua INSTRAN.

Mudik atau silaturahmi sebenarnya merupakan bagian kegiatan sosial budaya, dimana dalam Peraturan Menter Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, kegiatan sosial budaya merupakan salah satu kegiatan yang perlu dihindari agar tidak terjadi kerumunan.

Lebih jauh, Polana kembali menegaskan, bahwa Jabodetabek adalah wilayah aglomerasi, sehingga kebijakan transportasi di antara wilayah aglomerasi tidak ada penghentian, tapi yang ada hanya pembatasan transportasi sebagaimana yang diatur dalam Permenhub No.18/tahun 2020.

“Selain itu juga, ada Permenhub No.25/tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Kebijakan terbaru tersebut lebih mengatur pembatasan mudik keluar wilayah PSBB atau aglomerasi yang sudah ditetapkan sebagai PSBB, tetapi tidak membatasi pergerakan di dalamnya.

“Akan tetapi, bila merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 di mana ada pembatasan kegiatan sosial dan budaya, maka silaturahmi fisik atau mudik lokal ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan sosial  budaya yang berpotensi membuat kerumunan, hal ini cukup menegaskan tetang himbauan untuk membatasi masyarakat melakukan kegiatan mudik pada Idul Fitri 1441H” punkas Polana.(*)

Reporter-SonnyWibz

 

UPDATE TERBARU

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here