Ibu Kota Negara Tuai Pro Kontra! Rencana Pembentukan IKN dengan Ibu Kota Penajam Paser Utara Kaltim Bisa Gagal Terwujud?

Pemindahan ibu kota negara sudah diatur dalam undang-undang, termasuk aturan teknis dan pelaksanaannya.

Menurutnya, keputusan untuk pemindahan ibu kota sudah menjadi komoditas politik, tetapi membatalkannya akan sulit dilakukan karena undang-undang yang ada bersifat lex specialis dan tidak mengacu pada UU sebelumnya.

Wasisto juga menyoroti bahwa pemindahan IKN saat ini dihadapkan pada keputusan mendesak terkait ekologis, sosial, dan ekonomi.

Baca juga: Mambi Nekat Lepaskan Diri dari Sulawesi Barat dan Ikat 7 Daerah Menjadi Satu Wilayah, Ternyata Sudah Ubah Nama?

Meskipun mungkin menjadi komoditas politik selama masa pemilu, dia percaya bahwa keputusan tersebut tetap akan diteruskan setelah masa pemilu berakhir.

Sehingga, meskipun ada ketidakpastian terkait kelanjutan proyek IKN, keputusan akhirnya tetap berada di tangan pemerintahan berikutnya.

***

• « PREV
• 1
• 2
• 3