Ibu Kota Jayapura Bakal Keluar dari Wilayah Papua, Kok Bisa? Begini Wacana Provinsi Baru Hasil Pemekaran dan Kabupaten yang Bergabung
daerah-xegxef/pixabay-
Sementara satu provinsi lagi, Provinsi Papua Barat Daya, terbentuk dari pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat.
Sebelumnya, Kabupaten Merauke dan Kota Sorong merupakan dua daerah yang berasal dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dengan adanya pemekaran wilayah, muncul pertanyaan apakah kedua daerah ini tetap tergabung pada provinsi semula atau menjadi bagian dari provinsi baru yang terbentuk.
Berikut adalah gambaran daftar daerah pada keenam provinsi di Papua:
1. Provinsi Papua Selatan
Provinsi Papua Selatan terdiri dari empat kabupaten baru, termasuk Kabupaten Merauke yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. Kabupaten Merauke kini menjadi ibukota provinsi dan pusat pemerintahan dari Provinsi Papua Selatan.
2. Provinsi Papua Tengah
Provinsi Papua Tengah, hasil pemekaran wilayah Provinsi Papua, memiliki delapan kabupaten. Ibukota provinsi ini adalah Kabupaten Nabire, yang menjadi pusat pemerintahan.
3. Provinsi Papua Pegunungan
Provinsi Papua Pegunungan terbentuk dengan delapan kabupaten, dan Kota Wamena dari Kabupaten Jayawijaya menjadi ibukota provinsi ini.
4. Provinsi Papua Barat Daya
Provinsi Papua Barat Daya merupakan hasil pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat, dengan Kota Sorong sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan. Provinsi ini memiliki enam kabupaten lainnya.
5. Provinsi Papua Barat
Provinsi Papua Barat, setelah pemekaran wilayah, menyisakan tujuh kabupaten, dengan Kabupaten Manokwari sebagai ibukota dan pusat pemerintahan.
6. Provinsi Papua
Provinsi Papua, serupa dengan Provinsi Papua Barat, memiliki sembilan daerah, dengan Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan.
Penambahan empat provinsi baru ini menggambarkan langkah signifikan dalam upaya mendistribusikan pembangunan secara merata di wilayah Papua. Meskipun demikian, proses pemekaran wilayah ini masih memerlukan persetujuan dan pembahasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
***
