Kantor Sheriff Wapello County memerintahkan petugas untuk tidak menyebut penggunaan kamera ALPR kepada pengemudi atau dalam laporan, memicu perdebatan transparansi.
Kantor Sheriff Wapello County di Iowa dilaporkan menginstruksikan para deputi untuk tidak memberi tahu pengemudi ketika kamera Flock membantu menemukan mereka, dan sebisa mungkin tidak menuliskannya dalam laporan.
Kebijakan yang diperoleh 404 Media itu berbunyi: "JANGAN SEBUTKAN PENGGUNAAN ALPR KEPADA PENUMPANG KENDARAAN" dan "JANGAN SEBUTKAN PENGGUNAAN ALPR DALAM LAPORAN ATAU PENGADUAN KECUALI SANGAT PERLU."
Kabupaten yang kota terbesarnya adalah Ottumwa ini hanya memiliki empat kamera Flock Safety berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada akhir 2024.
Kebijakan Kontroversial
Jika seorang deputi harus menjelaskan bagaimana kendaraan ditemukan, kebijakan November 2025 merekomendasikan kata-kata seperti, "Menggunakan sumber daya county, saya menemukan kendaraan tersangka berplat Iowa."
Kebijakan itu juga menginstruksikan petugas untuk memperlakukan data ALPR seperti intelijen, yaitu petunjuk yang harus diverifikasi melalui database polisi konvensional sebelum tindakan diambil.
Sheriff Don Phillips membela pendekatan ini dengan mengatakan deputi mengonfirmasi plat dan surat perintah terkait, laporan kendaraan curian, atau catatan orang hilang sebelum bertindak.
Menurutnya, mengungkap sistem kamera akan membocorkan metode investigasi yang bisa dihindari oleh pelaku kejahatan.
Memang ada argumen kuat untuk verifikasi karena sistem ALPR bisa salah membaca plat.
Namun, ada perbedaan signifikan antara melindungi sumber selama investigasi aktif dan sengaja menyembunyikan fakta bahwa seseorang ditemukan melalui jaringan pengawasan yang dapat ditelusuri.
Perbedaan ini penting karena jangkauan Flock tidak lagi teoretis.
Kamera perusahaan kini berada di ribuan komunitas, menghasilkan database yang bisa mengungkap di mana kendaraan pernah berada dan banyak hal tentang kehidupan sehari-hari pemiliknya.
Departemen kepolisian juga menghadapi kritik atas kontrol akses yang longgar, penyalahgunaan oleh pengguna resmi, peringatan palsu, dan volume temuan besar yang bisa membanjiri petugas.
Flock secara rutin menawarkan audit, tata kelola, dan alat transparansi sebagai pengaman.
Kebijakan yang meminta deputi menghindari menyebut sistem dalam laporan menunjukkan betapa kecilnya janji itu ketika lembaga pengguna lebih suka publik tidak tahu keterlibatannya.
Begitu berada di tangan polisi, Flock kerap melepas tanggung jawab dengan mengatakan terserah petugas untuk memutuskan cara menggunakan sistem.
Solusi paling sederhana mungkin bukan mengejar siapa yang bertanggung jawab; jika tidak ada kamera untuk disalahgunakan, tidak ada yang perlu bertanggung jawab.