Ukuran teks
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga memberikan informasi bahwa perubahan nama daerah, pemberian nama, dan pemindahan ibu kota ditetapkan melalui peraturan pemerintah.
Oleh karena itu, langkah-langkah pemindahan ibu kota perlu mengikuti prosedur dan mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Dengan begitu, masyarakat Jawa Barat diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan terkait wacana pemindahan pusat pemerintahan ini, karena hal ini masih dalam tahap diskusi dan perlu persetujuan lebih lanjut.***