Seorang warga Wichita menggugat kota atas pemasangan 200 kamera Flock yang dianggap melakukan pengawasan tanpa surat perintah. Gugatan ini berpotensi menjadi preseden bagi kota lain.
Seorang warga Wichita, Kansas, menggugat kotanya atas pemasangan sekitar 200 kamera Flock Safety yang dianggap melakukan pengawasan massal tanpa surat perintah.
Gugatan ini diajukan oleh Mason Grimmett pada 30 Juli lalu.
Grimmett, yang diwakili oleh Kansas Justice Institute, menilai kamera tersebut memotret dan mengkatalogkan setiap kendaraan yang melintas tanpa dasar hukum yang jelas.
Ia meminta pengadilan menyatakan program ini inkonstitusional berdasarkan Section 15 Kansas Bill of Rights.
Dalam gugatannya, Grimmett merasa 'terjebak' dalam pengawasan tanpa pandang bulu yang dilakukan terhadap semua pengemudi di Wichita. Ia tidak meminta kompensasi, melainkan agar kamera-kamera tersebut dicabut.
Potensi Dampak Nasional
Putusan kasus ini bisa berdampak besar pada perdebatan penggunaan Automated License Plate Readers (ALPR) di Amerika Serikat. Jika Grimmett menang, Wichita kemungkinan harus mematikan kameranya.
Kemenangan tersebut juga bisa menjadi peta jalan hukum bagi warga di negara bagian lain untuk menantang sistem serupa.
Kota-kota yang memasang kamera tanpa diskusi publik mungkin harus berhadapan dengan tuntutan hukum.
Data dari kamera Wichita disebut dapat diakses oleh hampir semua polisi kota, serta ratusan lembaga penegak hukum lain.
Kota dilaporkan tidak bisa melacak ke mana informasi tersebut disebarkan setelah diterima agensi lain.
Hal ini berarti Wichita mungkin tidak tahu siapa yang mencari data, mengapa mencarinya, atau apakah informasi itu dibagikan lagi.
Kota juga tidak bisa memastikan setiap pencarian dilakukan secara sah.
Jika Grimmett kalah, putusan itu setidaknya bisa memperkuat penggunaan ALPR di Kansas, bahkan mungkin di tempat lain karena preseden.
Akurasi Dipertanyakan
Gugatan tersebut juga menyebut insiden di mana sebuah pasangan yang tidak bersalah dihentikan beberapa kali, termasuk sekali dengan todongan senjata, setelah sistem salah menandai minivan mereka sebagai truk pikap curian.
Gugatan itu mengutip laporan National Institute of Justice yang menyebut akurasi ALPR pada penerapan nyata hanya 80-85%.
Jika diterapkan pada 904.603 pencarian di Wichita selama 32 hari, bisa berarti ratusan ribu hasil yang salah.
Namun, itu adalah ekstrapolasi, bukan audit menyeluruh, dan bukan pengakuan Flock bahwa kameranya salah 20% setiap saat.
Meski begitu, banyak contoh ALPR yang melakukan kesalahan dan polisi gagal menyadarinya.
Argumen konstitusional mungkin lebih penting daripada hitungan matematis.
Pengacara Grimmett membandingkan jaringan ini dengan pelacak GPS, karena pelat nomor yang tadinya hanya tanda registrasi kini bisa merekonstruksi pergerakan seseorang.
Jika hakim setuju, Wichita mungkin bukan kota terakhir yang harus menjelaskan mengapa pelacakan semua orang dianggap sebagai harga yang pantas untuk menangkap beberapa orang.