Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing di Pemilu 2024 telah menawarkan program transportasi umum walaupun dalam penyebutan berbeda.
Saat ini panjang jalan nasional di Indonesia telah mencapai 50.064 km yang terdiri atas jalan nasional tol sepanjang 2.460 km dan jalan nasional bukan tol sepanjang 47.603 km dengan kondisi kemantapan 92 persen tahun 2022. Sedangkan kondisi kemantapan jalan provinsi mencapai 73,79 persen dan jalankota/kabupaten 62 persen.
Berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022, proporsi panjang jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan terdiri dari jalan nasional 47.603,39 km (8,90 persen), 47.874,4 km (9,06 persen) dan jalan kota/kabupaten 433.654,4 km (82,05 persen).
Aksesibilitas untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta perbatasan masih kurang diperhatikan. Layanan angkutan bus perintis dengan 300 rute (33.969 km) dan 597 kendaraan di 32 provinsi masih setengah hati. Dari 33.969 km yang rusak 4.471 km (14 persen). Dari 65 pulau-pulau kecil yang memiliki jaringan jalan nasional baru 25 pulau ada layanan angkutan bus perintis.
Keterhubungan jaringan jalan dengan simpul transportasi (bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan terminal penumpang) belum tuntas. Sudah terhubung jalan nasional untuk 106 pelabuhan laut (53 persen), 69 pelabuhan penyeberangan kelas 1 (57 persen), 12 terminal umum pelabuhan (31 persen), 86 terminal tipe A (73 persen), dan 44 bandara pengumpul (66 persen).
Indonesia sedang alami krisis angkutan umum dan darurat keselamatan lalu lintas. Tidak ada program keselamatan lalu lintas di semua Calon Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia negara maritim, transportasi perairan harus menjadi perhatian, walaupun mobilisasi orang dan barang masih didominasi transportasi darat. Angkutan barang bersubsidi ditambahkan dan angkutan feeder tol laut dioerlukan untuk daerah kepulauan.