Ukuran teks
Namun, melalui penelusuran ke laman kominfo.go.id informasi mengenai pemekaran tersebut diklarifikasi tidak benar oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jempin Marbun.
Dia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak benar.
Bahkan, hingga saat ini, belum ada undang-undang terkait pemekaran wilayah dan penambahan provinsi baru.