Beratnya jalur transportasi yang harus dilewati juga menuntut Perum Damri untuk dapat menyiapkan armada yang mumpuni agar dapat melayani kebutuhan transportasi yang layak bagi masyarakat hingga ke pelosok.
Menurut Darmaningtyas, Pemanfaatan PMN merupakan langkah politis yang diambil oleh Damri dalam pengaktifan kendaraan listrik sebagai transpotasi masyarakat perkotaan salah satunya adalah Trans Jakarta yang sudah menggunakan bis listrik.
Setia N Milatia Moemin, Dirut Perum DAMRI, saat diwawancara oleh rekan media|sny-otomotif1.com|Wibz/oto1
Pengadaan trayek untuk mobil listrik untuk saat ini belum dapat diterapkan diluar Pulau Jawa, hal ini lebih disebabkan kebutuhan akan biaya infrastruktur yang sangat besar seperti pengadaan charging station.
Dirut Perum Damri, Setia N Milatia Moemin turut menanggapi tentang perluasan layanan transportasi berbasis kendaraan listrik. Ia meyakini bahwa untuk saat ini masih terkendala pada kondisi jarak tempuh yang terlalu jauh dan ketersediaan fasilitas charging station diwilayah layanan diluar Pulau Jawa.
Namun demikian, pihak Damri menegaskan soal keterlibatan PLN sebagai penyedia energy listrik Nasional yang telah siap selalu mendukung kebijakan kendaraan listrik yang akan digunakan oleh Damri sebagai armada transportasi.
Dalam kesempatan yang sama, Rahmat Ditto dari perwakilan Komunitas Pecinta Damri (PDC), bahwa, Perum Damri seakan terbebani oleh angkutan perintis karena sering terbentur oleh regulasi antara instansi terkait yang dirasakan sering sinkron satu sama lain.
DAMRI Akui Masih Alami Banyak Hambatan Untuk Rambah Daerah Pedalaman |sny-otomotif1.com|Wibz/oto1
“Ini bukan soal kebutuhan anggaran, anggaran gak akan keluar kalau aturannya saling berbenturan,” ujar Ditto.